Tidak Etis Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Tunda Pelantikan sebagai ASN
jpnn.com, JAKARTA - Komunikolog Emrus Sihombing menyatakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang lulus tes wawasan kebangsaan harus mengikuti pelantikan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Direktur eksekutif EmrusCorner itu menegaskan pegawai KPK yang sudah memenuhi syarat atau lulus TWK itu harus menunjukkan sikap dan perilaku taat terhadap pimpinan.
"Jika pimpinan sudah menetapkan pelantikan menjadi ASN, maka harus ditaati," kata Emrus melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (31/5).
Emrus menilai permintaan 588 pegawai KPK agar menunda pelantikan menjadi ASN sebagai bentuk solidaritas terhadap pegawai-pegawai yang tidak lulus TWK tidak etis, karena komisi antikorupsi itu bukan lembaga politik.
"Tidak boleh meminta ditunda hanya karena alasan solidaritas kepada yang tidak memenuhi syarat karena KPK bukan lembaga politik yang sifatnya bertukar kepentingan," ungkap dia.
Pengajar di Universitas Pelita Harapan itu menegaskan pegawai KPK wajib taat pada keputusan pimpinan yang sudah dibuat secara kolektif kolegial.
Menurut dia, bila ada pegawai KPK yang memilih untuk tidak mengikuti pelantikan sebagai ASN, maka mereka tidak perlu dilantik.
Sebab, kata Emrus, sikap mereka yang ingin menunda pelantikan menjadi ASN merupakan bentuk pembangkangan kepada pimpinan.
Emrus Sihombing menilai permintaan 588 pegawai KPK agar menunda pelantikan sebagai ASN sebagai bentuk solidaritas terhadap pegawai-pegawai yang tidak lulus TWK tidak etis karena komisi antikorupsi itu bukan lembaga politik.
- Pimpinan KPK Sudah Dipilih, Alexander Marwata: Mustahil Bersih-bersih dengan Sapu Kotor
- 2 Bos PT Damon Indonesia Berkah Diduga Jadi Makelar Pengadaan Bansos Presiden
- KPK Dalami ke Mana Saja Wali Kota Semarang Mbak Ita Menukar Uang
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Dalami Uang Suap kepada Paman Birin, KPK Periksa 4 Pihak Ini
- Komisi III Pilih Komjen Pol Jadi Ketua KPK, Pernah Menjabat Kapolda Sulut