Tidak Kendur, Walau Diisukan Akan Direshuffle

JAKARTA - Berturut-turut laporan keuangan Kementeraian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) jelek. Pada 2009 berujung opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2010 berujung keputusan disclaimer. Kondisi ini menghembuskan kabar Mendiknas Mohammad Nuh masuk dalam gerbong reshuffle.

Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media Sukemi SAbtu (16/7) menuturkan, kabar tersebut masih sebatas isu. Belum terbukti kebenarannya. "Pada intinya pak menteri (Nuh, red) tetap bekerja optimal," kata dia. Terkait dua kali hasil audit laporan keuangan Kemendiknas yang tidak sempurna, Sukemi menuturkan saat ini itu menjadi salah satu prioritas penyelesaian Kemendiknas.

Sukemi menjelaskan, Mendiknas sudah menugaskan kepada Irjen Kemendiknas Musliar Kasim untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi audit BPK. Termasuk tentang munculnya puluhan rekening liar di beberapa PTN. Nilai rekening tersebut mulai dari dibawah Rp 10 juta, hingga miliaran rupiah.

Cara pertama yang bakal ditempuh untuk menyelesaikan persoalan rekening liar ini adalah, Irjen Kemendiknas bakal memanggil seluruh PTN yang kedapatan membuka rekening secara liar. Sukemi menjelaskan, rekening liar tersebut muncul karena pembukaannya tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlebih dulu. "Pihak PTN membuka dulu untuk menampung uang yang masuk, kemudian baru dilaporkan penggunannyanya," kata dia.