Tidak Kompak, BPJS Terancam Gagal

"Bisa-bisa gagal kalau begini. Yang harus disamakan persepsinya, ketika BPJS diberlakukan per 1 Januari 2014, seluruh masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis, entah dia miskin atau kaya," tegasnya.

Masalah iuran, lanjut Surya, menggunakan sistem nirlaba. Artinya, yang berpenghasilan rendah membayaran iuran kecil, sebaliknya berpenghasilan tinggi iurannya besar. Sedangkan fakir miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Sampai kapan pun besaran iuran tidak akan sama. Ini kok pemerintah, ARSADA, dan ARSSI malah kasih tarif macam-macam. Yang bener ini hanya IDI, dia kasi hitungan tarif yang masuk logika. Kemenkes harusnya contohi IDI," cetusnya.

Kritikan sama diungkapkan Ketua Panja Jamkesmas Supriatno. Katanya, pemerintah harusnya mengundang IDI, ARSADA, dan ARSSI duduk bersama membahas masalah persiapan pelaksanaan BPJS.