Tidak Merekrut CPNS Tenaga Administrasi
Kemendiknas Ikut Meramaikan Moratorium
Jumat, 19 Agustus 2011 – 08:29 WIB
JAKARTA - Bagi yang mendambakan bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di posisi tenaga administrasi pendidikan, siap-siap gigit jari tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) ikut meramaikan agenda moratorium dengan menyetop rekrutmen CPNS baru di sektor tenaga administrasi.
Pernyataan sikap tidak membuka lowongan bagi tenaga administrasi pendidikan tersebut disampaikan langsung oleh Mendiknas Mohammad Nuh. Usai meresmikan ruang wartawan Kemendiknas sekaligus berbuka bersama kemarin (18/7), Nuh mengatakan kebijakan tersebut sudah matang. "Besok (hari ini, red) kami akan merapatkan rencana moratorium ini dengan Wapres Boediono," jelas menteri asal Surabaya itu. Hasil rapat dengan wapres itu siap disebarkan ke seluruh daerah.
Sayangnya, dalam pertemuan itu Nuh masih belum bisa menunjukkan secara rinci prosentase penerimaan CPNS di sektor tenaga administrasi. Nuh hanya menjelaskan, tenaga administrasi yang paling dominan adalah tenaga tata usaha (TU). Sementara untuk tenaga lainnya seperti pusatakawan, akan ditinjau ulang.
Nuh terlihat cukup yakin ketika dececar pertanyaan, apakah kebijakan moratorium di lingkungan Kemendiknas ini bakal mengganggu pembangunan kualitas pendidikan. "Insya"allah tidak akan mengganggu," tutur mantan Menkominfo itu. Nuh juga mengelak jika selama ini disebut terjadi krisis tenaga TU di tingkat sekolah dasar (SD).
JAKARTA - Bagi yang mendambakan bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di posisi tenaga administrasi pendidikan, siap-siap gigit jari
BERITA TERKAIT
- Forum Pemred SMSI Gelar Diskusi Membedah Solusi Kemacetan yang Merugikan Masyarakat
- Kadin Munaslub Sebut Prabowo Akan Hadir di Rapimnas, Begini Tanggapan Kubu Arsjad
- Ketua PP PMKRI Soroti Dua Isu Penting Saat Bertemu Menteri Komdigi RI
- Renovasi Rumah di Menteng Tetap Jalan Meski Tebang Pohon Tanpa Izin
- Terbukti Bersalah, Kusumayati Dihukum 14 Bulan Penjara
- Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi Belum Optimal, Setara Institute Gelar Workshop di Sulsel