Tidak Mudah Kelola Demokrasi Sesuai Konstitusi

Ketidakmerataan ekonomi, kesenjangan antarwilayah, hingga pada kelalaian memberikan perlindungan bagi warga negara adalah fenomena dari inkonsistensi kita pada konstitusi. "Pada konteks ini, maka konsep besarnya ialah bagaimana kita mengelola kemajemukan Indonesia di segala aspek," saran Ketua DPD.

Dalam urusan politik kenegaraan, menurut Irman Gusman, konstitusi juga jarang dipakai sebagai rujukan untuk mengelola kekuasaan. Sehingga terjadi ketidakjelasan dalam praktik mekanisme check and balance di antara cabang-cabang kekuasaan negara.

Masih kerap terjadi disharmonisasi relasi, baik antara eksekutif dengan legislatif, legislatif dengan yudikatif, maupun di antara cabang-cabang kekuasaan dalam rumpun lembaga legislatif itu sendiri ditandai dengan masih ada berbagai kerancuan penafsiran atas konstitusi, apalagi pada turunannya yakni dilevel pelaksanaan undang-undang, imbuhnya.

Ditegaskannya, akibat kelalaian terhadap konstitusi, telah terjadi konflik yang berujung pada sengketa kewenangan yang akhirnya menjauh dari hakikat pelaksanaan konstitusi secara murni dan konsekuen. Hubungan masyarakat dengan para penyelenggara negara juga kurang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepercayaan publik yang terpotret dari hasil berbagai lembaga survei belakangan ini.