Tidak Semua BUMN Disebut Layak Lakukan IPO

Harry juga meminta pemerintah untuk lebih selektif lagi, dalam memilih BUMN yang layak turun ke lantai bursa. Sebab terkadang menurutnya, BUMN yang dipilih pemerintah justru yang public service-nya rendah. "Misalnya, antara Garuda dan PT Kereta Api, kenapa yang dibantu justru Garuda sampai Rp 2 triliun? Padahal rel KA sudah 40-50 tahun tidak pernah diganti, (namun) hanya dapat bantuan sedikit. Karena itu, saya berpandangan, pemerintah harus mulai mengurangi BUMN yang kurang melayani publik dan lebih transparan memilih BUMN yang layak IPO," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto, mengatakan bahwa pemerintah pasti berhati-hati saat memutuskan BUMN yang turun ke lantai bursa. Ia pun membenarkan bahwa tidak semua BUMN sahamnya bisa terbuka untuk publik. Pemerintah katanya, tetap akan melakukan pengawasan yang intensif.

"Dalam penentuan proses IPO, pemerintah selalu memegang prinsip sesuai dengan SOP, yang jelas dan pasti pelaksanaannya. Transparansi bagi kita juga sangat penting, dan setiap pelanggaran pasti ada sanksi tegas, tanpa terkecuali," ujar Hadiyanto. (afz/jpnn)