Tidak Serius Mereformasi Birokrasi
Rabu, 10 September 2008 – 21:01 WIB
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai Indonesia kurang ngotot memperbaiki diri dalam hal reformasi birokrasi dibanding negara lain di kawasan Afrika maupun di Asia Tengah. Hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab melorotnya posisi Indonesia dalam peringkat "Doing Business 2009", dari posisi 123 tahun lalu menjadi 129.
"Indonesia yang sudah semakin baik sebenarnya, mungkin malah berpuas diri. Sehingga kekurangan usaha keras. Sementara negara-negara lain, di Afrika dan Asia Tengah ngotot sekali memperbaiki diri," terang Ketua Umum HIPMI, Erwin Aksa di Istana Wakil Presiden RI, 10 September 2008. Padahal, diri sisi situasi sosial politik, Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan negara di dua kawasan tersebut. Namun kenyatannya, Indonesia melorot sementara mereka meningkat disebabkan kebijakan-kebijakan mereka yang sangat membuka diri bagi investor.
Erwin menilai, kebijakan pemerintah, sebenarnya sudah sangat baik. Sayagnya, masih lemah pada implementasi kebijakan terutama aspek koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. "Perlu dicatat IFC Doing Business report tidak mengukur kebijakan level makro ataupun persepsi investor.Tapi mencerminkan hal-hal yang sangat taktis di lapangan seperti peraturan, pelaksanaan peraturan, kecepatan pelayanan publik, dan lain-lain," tambahnya.
HIPMI berharap, kendati situasi ekonomi Indonesia saat ini cukup sulit, reformasi birokrasi dan penyempurnaan perangkat hukum jangan sampai jadi terhambat. "Makanya, HIPMI sangat senang dengan reformasi nyata yang terjadi di Depkeu dan BKPM misalnya. Seharusnya, ini bisa berjalan di semua lini," tandasnya.
Dalam peringkat Doing Business tersebut, Singapura kembali menjadi surga bagi pengusaha yang ingin membuka usaha baru atau mengembangkan bisnis mereka dengan menduduki peringkat pertama untuk kali ketiga secara berturut-turut. Diikuti Selandia Baru pada peringkat kedua, serta AS di peringkat tiga. (ysd)
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai Indonesia kurang ngotot memperbaiki diri dalam hal reformasi birokrasi dibanding negara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024