Tidak Transparan, Pengelolaan Dana Haji Berbau Korup

jpnn.com - JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus menelusuri tingginya dana operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 telah menghabiskan anggaran operasional sebesar Rp 358,3 miliar. Kemudian tahun 2011 sebesar Rp 350 miliar dan 2012 sebesar Rp 292,4 miliar.

Uchok mengatakan, mahalnya dana operasional penyelenggaraan ibadah haji mengakibatkan membengkaknya ongkos haji bagi orang muslim di Indonesia. "Dan, orang Islam yang mau naik haji menjadi objek bisnis bagi Kementerian Agama karena pelayanan haji sangat jelek," kata Uchok dalam pesan singkat, Sabtu (8/2).

Uchok menambahkan, KPK juga harus menelusuri dana penyelenggaraan haji seperti dana pokok naik haji beserta bunganya. Menurutnya, pengelolaan kedua dana itu sangat tidak transparan. "Sehingga patut untuk dipertanyakan KPK," ujarnya.

Karena itu, Uchok mendukung apabila KPK berniat memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali guna dimintai keterangan terkait penyelidikan pengelolaan dana haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013. Sebab, kata dia, pengelolaan dana haji berbau korup karena tidak transparan dan akuntabilitas. "Sehingga dampaknya adalah tinggi dan mahalnya dana haji bagi rakyat," ujarnya.

Uchok menuturkan, ketika meminta keterangan Suryadharma, KPK harus fokus tentang rekening dana haji yang memakai nama menteri agama bukan atas nama kelembagaan. "KPK harus mendorong, nama rekening bukan lagi atas nama menteri agama tetapi atas nama kementerian atau lembaga," ucapnya.

Selain Suryadharma, Uchok menyatakan, KPK juga harus memanggil perusahaan atau rekanan pihak Kementerian Agama guna dimintai keterangan terkait penyelidikan pengelolaan dana haji. (gil/jpnn)