Tifatul Dinilai Tambahi Beban SBY

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margareto Kamis minta Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkom Info) Tifatul Sembiring mencari pekerjaan lain ketimbang menghabiskan 100 hari pertamanya dengan wacana RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang penyadapan.

"Tifatul Sembiring sebaiknya cari pekerjaan lain saja yang kira-kira tidak menambah beban politis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mata rakyatnya. Jangan seperti sekarang yang mewacanakan Menkom Info tengah menyiapkan RPP tentang penyadapan," kata Margareto Kamis di Jakarta, Jumat (11/12).

Dijelaskan Margareto, selain telah menambah beban politis dan keraguan rakyat terhadap komitmen SBY dalam memberantas korupsi, wacana tersebut sekaligus telah mempertontonkan bahwa masih ada di antara anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang tidak pas dalam memahami posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dalam ketatanegaraan, KPK itu bukanlah lembaga eksekutif. Ini hal mendasar yang harus dipahami dulu oleh Tifatul Sembiring sebelum berwacana," tegasnya.

Jika Tifatul punya pemahaman yang pas mengenai Hukum Tata Negara, kata Margareto, menteri dari PKS itu tidak lagi menghabiskan waktunya untuk menyiapkan RPP penyadapan itu. "Kalau tidak juga berupaya untuk memahami ketatanegaraan ini, kita semua berharap agar Presiden SBY mencarikan pekerjaan lain untuk Tifatul Sembiring yang kira-kira sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya," imbuh Margareto.