Tifatul Pasrah Kepada Presiden

JAKARTA -  Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengaku tidak terlalu ambil pusing soal adanya reshuffle terkait laporan  dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan bahwa kementriannya mendapat raport merah. Menurutnya, reshuffle adalah sepenuhnya wewenang Presiden SBY. “Soal reshuffle kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang punya kewenangan,” kata Tifatul.

Menurutnya, penilaian UKP4 itu didasari atas tidak terlaksanananya satu program dari sekian banyak program kementrian yang sudah berhasil berhasil dilaksanakan. Yakni program e-pendidikan yang pilot project nya ada di DIY.

 “Itu adalah bantuan Loan dari Jepang. Dengan perantaraan JIACA, yakni lembaga independen dari Jepang. Memang program itu sedikit meleset. seharusnya selesai Juni, tapi belum selesai karena pihak Jepang dan JIACA menentukan prosedur-prosedur standar mereka yang tidak bisa kita abaikan,” ujar Tifatul tanpa menyebutkan prosedur yang dimaksud itu.

Namun, Tifatul mengaku senang bahwa saat ini permasalahan dengan JIACA itu telah terselesaikan. Sehingga ia memperkirakan di akhir juni, program e-pendidikan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. “Insya Allah Juli selesai,” ucapnya.