Tifatul : PKS Tak Mungkin Kembalikan Misbakhun ke DPR Lagi
Selasa, 02 Oktober 2012 – 19:51 WIB

Tifatul : PKS Tak Mungkin Kembalikan Misbakhun ke DPR Lagi
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengisyaratkan bahwa salah satu kadernya, Mohammad Misbakhun, tak mungkin bisa dikembalikan lagi ke DPR. Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, menyatakan bahwa proses untuk mengembalikan Misbakhun yang sudah terlanjur dicopot dari DPR bukanlah perkara mudah.
"Sangat tidak mungkin kembali ke DPR. Kecuali PAW (Pergantian Antar-Waktu) itu perkara mudah, pasti akan dilakukan," kata Tifatul saat dihubungi, Selasa (2/1), menanggapi kemungkinan posisi Misbakhun di DPR direhabilitasi pascaputusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang menyatakan mantan terpidana dokumen fiktif di Bank Century itu tidak bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Baca Juga:
Menurut Tifatul, PAW di DPR dilakukan dengan proses yang panjang. "Saya kira sulit bagi beliau (Misbakhun) untuk kembali sebagai anggota DPR. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya," katanya.
Meski demikian Tifatul menegaskan bahwa nama baik Misbakhun harus direhabilitasi. Alasannya, karena ternyata Misbakhun tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. "Yang mencemooh juga harus diklarifikasi," cetusnya.
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengisyaratkan bahwa salah satu kadernya, Mohammad Misbakhun, tak mungkin bisa dikembalikan lagi ke DPR.
BERITA TERKAIT
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
- Kasus Disertasi Bahlil, Legislator PKB Bicara Etika dan Mutu Akademik
- Wakil Ketua MPR Bicara Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
- OSO Minta Kepala Daerah yang Diusung Hanura Penuhi Janji Kampanye ke Rakyat
- AHY Umumkan Diskon Tiket Pesawat, Marwan Cik Asan: Sangat Membantu Masyarakat
- Eks Pimpinan KPK Anggap Pembahasan RUU Kejaksaan, Polri, dan TNI Bermasalah