Tiga Daerah di Sultra Diminta Cepat Anggarkan Dana Pilkada
jpnn.com - JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, berharap tiga daerah di Sulawesi Tenggara yang sebelumnya menolak menganggarkan biaya pelaksanan pilkada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat segera menganggarkannya.
Pasalnya, pelaksanaan pilkada langsung 2015 yang diusulkan diundur ke 2016, masih menggunakan APBD, belum dari APBN sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota.
“Laporan terakhir, semua daerah sudah siap. Hanya tiga yang menolak menganggarkan. Itu ada di Sulawesi Tenggara, daerah hasil pemekaran. Sebelumnya ada lima daerah, tapi dua daerah sudah melakukan pembahasan,” katanya di Gedung KPU, Selasa (3/2).
Menurut Arief, ketiga daerah sebelumnya menolak menganggarkan, dengan alasan aturan pelaksanaan pilkada masih berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Alasan sebelumnya kan karena masih Perppu. Mudah-mudahan kini setelah perppu ditetapkan menjadi undang-undang, ketiga daerah tersebut mau segera melakukan pembahasan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, mengatakan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015, menyepakati menurunkan persentase ambang batas kemenangan pasangan calon. Dari yang sebelumnya 30 persen, menjadi 25 persen. Alasan penurunan agar memberi jaminan pilkada satu putaran.
Saat ditanya apakah atas poin tersebut KPU nantinya akan meminta KPUD hanya menganggarkan penyelenggaraan pilkada satu putaran, Arief mengatakan belum sampai ke sana. Pasalnya, poin tersebut belum ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, belum diketahui persis apakah nantinya pilkada hanya akan berlangsung satu putaran.
“Sampai saat ini kita kan belum tahu apakah memang disebutkan dalam undang-undang pilkada satu putaran. Kalau ambang batas penetapan pemenang diturunkan, belum tentu satu putaran. Contohnya di satu daerah calon ada lima pasangan. Nah kalau masing-masing meraih 20 persen, kan tetap harus dua putaran,” katanya.
JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, berharap tiga daerah di Sulawesi Tenggara yang sebelumnya menolak menganggarkan
- Honorer Titipan Mencuat Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Bu Sri Punya Usulan
- Bea Cukai & Polri Gagalkan Penyelundupan 38,9 Kg Sabu-Sabu dan 29.182 Butir Ekstasi
- Besok Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Perhatikan Syarat Khusus
- 5 Berita Terpopuler: Arogansi Oknum Pengusaha Surabaya Luntur, Aksi Suruh Siswa Menggonggong Berujung Borgol
- Momen Seskab Teddy Dampingi Presiden Prabowo Temui Presiden Joe Biden di Gedung Putih
- Wamentrans Viva Yoga Berencana Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Program Food Estate