Tiga Hakim PTUN Medan Sudah Berkali-kali Terima Suap
jpnn.com - JAKARTA - Tiga hakim yang dijerat dalam operasi tanggap tangan KPK di Medan siang tadi ternyata tidak hanya sekali ini menerima suap dari pengacara firma hukum OC Kaligis and Associates. Lembaga antirasuah menduga mereka sudah pernah beberapa kali melakukan transaksi haram sebelumnya.
"Ini dari informasi sumber terpercaya, pemberian sudah beberapa kali, (pemberian hari ini) kedua atau ketiga," kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP di kantornya Kamis (9/7).
Saat ditanya mengenai total nilai komitmen suap kepada tiga hakim itu, Johan mengaku belum tahu. Menurutnya, hal itu tengah didalami penyidik yang kini masih memeriksa pihak-pihak terkait di Medan.
Johan pun membenarkan bahwa suap tersebut terkait salah satu perkara yang ditangani PTUN Medan. "Ada perkara yang kemudian digugat ke PTUN, pengacara ini yang menggugat. Tadi ditanya putusannya kapan. Itu sudah beberapa waktu lalu," jelas Johan.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan di kantor PTUN Medan siang tadi. Mereka yang terjerat antara lain tiga hakim PTUN, satu panitera dan seorang pengacara dari firma hukum OC Kaligis and Associates.
Hakim yang terjerat di antaranya ketua PTUN Medan Tripeni Irianto serta dua rekannya Amir Fauzi dan Gumala Ginting. Mereka diciduk saat hendak melakukan transaksi suap. Di lokasi operasi, petugas KPK menemukan sejumlah uang yang ditaksir bernilai ribuan dollar Amerika. (dil/jpnn)
JAKARTA - Tiga hakim yang dijerat dalam operasi tanggap tangan KPK di Medan siang tadi ternyata tidak hanya sekali ini menerima suap dari pengacara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Perdana di Rezim Prabowo, Belasan Ribu Napi Dapat Remisi
- PNBP Sektor Perikanan Tangkap Capai Rp 996,02 Miliar
- Kapolsek Dicopot setelah Viral 3 Oknum Polisi Aniaya Warga
- Contraflow Tol Japek Arah Cikampek Diperpanjang
- Menteri Kebudayaan Ajak Masyarakat Lebih Dekat dengan Legenda Musisi & Penyanyi 1960
- Pupuk Indonesia & Kementan Berkolaborasi, Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Awal 2025