Tiga Isu Hukum Krusial Luput dalam Kampanye
Kamis, 19 Maret 2009 – 17:22 WIB

Tiga Isu Hukum Krusial Luput dalam Kampanye
JAKARTA – Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menyoroti tiga isu hukum krusial yang luput diangkat dalam kampanye oleh parpol dan para calon anggota legislatif (caleg). Ketiga isu hukum tersebut menurutnya, di antaranya adalah, pertama, pembangunan hukum yang meliputi prioritas legislasi, integritas lembaga, integritas pribadi, dan pembagian wewenang yang tegas antar lembaga penegak hukum.
"Banyak pekerjaan rumah di bidang legislasi, tetapi DPR malah sibuk melakukan transaksi-transaksi politik. Sehingga citra lembaga penegak hukum semakin turun, dan masing-masing lembaga menunjukkan ego sektoral," kata Todung kepada JPNN di Jakarta, Kamis (19/3).
Isu kedua adalah tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Di sini Todung menyoroti dukungan negara yang minim kepada lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, maupun Komnas Perlindungan Anak. Dia mengatakan bahwa penegakan HAM selama ini kurang efektif, lantaran disebabkan oleh dukungan finansial yang tidak memadai.
Di samping itu, menurutnya pula, yang tentu akan menjadi pekerjaan rumah bagi anggota legislatif nanti adalah membahas amandemen UU HAM, ratifikasi instrumen hukum internasional, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.
JAKARTA – Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menyoroti tiga isu hukum krusial yang luput diangkat dalam kampanye oleh parpol dan para calon
BERITA TERKAIT
- Mardiono Lakukan Doa Bersama Untuk Melepas Jemaah Umrah di Kantor DPP PPP
- Irwan Fecho: Kami Meminta Mas AHY Melanjutkan Kepemimpinan di Partai Demokrat
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Kawal Amanat Warga Jakarta, KPU Bakal Rilis Buku Janji Kampanye Pramono-Rano
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya