Tiga Menko Disambut Demo Pemekaran

Masyarakat dua kabupaten mengatakan pemekaran yang telah diusulkan sejak tahun 2006, empat tahun waktu yang cukup. Menurut meraka, belum terealisasinya pemekaran sampai saat ini menimbulkan presepsi bahwa pemerintah pusat menutup mata dan hati, tidak konsisten mendengar aspirasi pemekaran di tanah Papua. Selain itu, masyarakat juga mengancam tidak akan ikut dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Manokwari dan provinsi Papua Barat.

Menurut mereka, berbagai upaya pendekatan diplomasi dengan pemerintahan pusat yang telah dilakukan sampai saat ini belum mendapat tanggapan serius. Pemerintah usat dianaggap telah berbohong kepada masyarakat dua abupaten calon pemekaran. Terakhir, masyarakat dua kabupaten mengancam, jika pemekaran tidak disikapi dengan baik, mereka akan meminta kepada dunia internasional untuk menindak lanjuti kegiatan otonomi khusus di tanah Papua.

Usai aspirasi dibacakan, Ketua Tim Pemekaran Manokwari Selatan, Lewi Inden didampingi Ketua Tim Pemekaran Pegunungan Arfak, Daud Indou, SH menyerahkan berkas aspirasi tertulis kepada Felix Wanggai Kaka bersama dengan manik dan Noken Papua. “Justru nanti beliau sekembalinya ke Jakarta berkas tersebut bisa langsung diserahkan ke presiden, jadi saya rasa berkas sudah diberikan kepada orang yang tepat, “ terang Daud.

Masih terkait dengan pemekaran, perwakilan dari masyarakat Tambrauw mendesak pemerintah pusat agar mengeksekusi putusan MK tentang wilayah Kabupaten Tambrauw 10 distrik. ""Putusan tersebut terkesan dibiarkan, padahal putusan MK mesti dilaksanakan pemerintah," tegasnya.(lm/sam/jpnn)