Tiga Menteri Ini Menciderai Komitmen Jokowi

jpnn.com - JAKARTA – Sedikitnya tiga menteri di jajaran Kabinet Kerja pada Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla masih terdaftar sebagai anggota DPR RI. Mereka adalah Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Pranomo Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf berpendapat, tujuan Presiden Jokowi melarang ketua umum partai politik merangkap jabatan karena ingin memiliki kabinet yang profesional dan bisa fokus membantu tugas presiden. Namun, harapan itu tercederai dengan posisi tiga kader PDIP yang masih merangkap jabatan.

“Cita-cita Jokowi yang menginginkan memiliki anggota kabinet yang loyal pada pemerintahan pun dilukai karena loyalitas mereka ternyata lebih berat pada partai dan ketua umumnya,” ujar Asep saat dihubungi wartawan, Rabu (9/9).

Bagaimana mungkin, lanjut Asep, legislatitor yang tugasnya mengawasi eksekutif diduduki oleh orang yang sama. “Masa pengawas dan yang diawasi orangnya sama? Dimana logikanya? Ini yang seharusnya dipermasalahkan oleh kader PDIP ketimbang sibuk mengurus Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon,” kata Asep.

Menurutnya, langkah PDIP melaporkan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah langkah politis untuk menguasai semua lembaga negara. PDIP, ujarnya, merasa yakin dengan tambahan dukungan suara PAN bisa mengubah UU MD3 dan mengambil kursi pimpinan DPR.

“Jangan selalu menggunakan standar ganda, nanti malu sendiri,” kata Asep mengingatkan.

Terlepas dari apa yang dilakukan Setya Novanto dan Fadli Zon di Amerika Serikat, menurut Asep, itu hanya masalah moral. “Tidak ada aturan yang dilanggar. Saya kira biasa saja jika seorang politisi, bertemu dengan politisi lainnya,” katanya.

Asep membandingkan ketika kader PDIP, termasuk Puan Maharani juga sering berkunjung ke Cina sampai pada akhirnya ribuan buruh kasar Cina bisa bekerja di Indonesia. Sementara banyak pekerja Indonesia jadi pengangguran karena ketidakmampuan pemerintahan mengelola negara. “Jadi jangan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri,” ujar Asep.(fas/jpnn)