Tiga Panja Tidak Sinkron Usut Jiwasraya

Menurut dia, pansus itu gabungan dari beberapa komisi sehingga lebih efektif daripada sekarang ini misalnya satu orang yang sama dipanggil Komisi VI, setelah itu Komisi III, lalu kemudian Komisi XI DPR. "Coba bayangkan, sangat tidak efektif, dan gaduh," kata Benny.

Dia berpendapat, tidak ada hubungannya pembentukan panja dengan koalisi partai pendukung pemerintah. Sebab, ujar Benny, koalisi pemerintah itu tidak berarti menghapuskan fungsi kontrol dewan.

"Sama halnya dengan pembentukan panja tidak menghapuskan hak angket, malah pembentukan panja menjadi basis politik untuk mendukung pembentukan angket," kata dia. Jadi, Benny menegaskan, secara substansi semua fraksi setuju pengungkapan kasus Jiwasraya ini. "Hanya kami ingin supaya tidak gaduh, supaya ada koordinasi, ada sinkronisasi,  tuangkan itu di dalam pansus," katanya.

Ia menegaskan pansus itu lebih powerful dari panja. Menurut dia, panja itu alat atau perangkat komisi. Sementara, pansus itu setingkat dengan komisi.

"Panja itu tidak punya hak subpoena. Hak subpoena itu artinya hak untuk memaksa pihak-pihak yang dipanggil tetapi tidak mau datang, bisa dipakai instrumen paksa," ungkap Benny.

Sejauh ini, pengusul resmi Pansus Hak Angket Jiwasraya sudah dua fraksi, yakni PKS dan Partai Demokrat. Sebanyak 50 anggota FPKS sudah menandatangani usulan. Sementara dari Partai Demokrat 54 anggota menandatangani usulan pembentukan pansus. Di sisi lain, Komisi III, VI, dan XI DPR sudah membentuk panja.

Kejaksaan Agung masih menyidik dugaan korupsi Jiwasraya. Sejauh ini sudah lima tersangka yang dijerat. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Herdrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Harry Prasetyo, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Syahmirwan, Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Hery Hidayat, dan Presiden Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro. (boy/jpnn)