Tiga Partai Besar Jagokan Bambang Widjojanto
Sabtu, 20 Agustus 2011 – 08:29 WIB
JAKARTA - Langkah praktisi hukum Bambang Widjojanto untuk melangkah menjadi salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan besar akan berjalan mulus. Tiga fraksi besar di DPR, yakni Partai Demokrat, PDIP, dan Golkar, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pria kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1950, yang oleh kawan -kawan dekatnya biasa disapa BW, itu.
"Kalau Bambang Widjojanto memang harus lolos," kata anggota Komisi III DPR dari PDIP Eva Kusuma Sundari di Jakarta, kemarin (19/8). Meski begitu, Eva menyesalkan tidak adanya seorang perempuan pun dalam delapan nama calon pimpinan KPK yang diserahkan panitia seleksi (pansel) ke DPR. Padahal, kata Eva, UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengamanatkan agar dalam setiap melakukan fit and proper test, DPR mempertimbangkan komposisi gender.
Baca Juga:
Eva mengaku awalnya dia sangat berharap Egi Sutjiwati bisa lolos ke DPR. Sayangnya, Egi yang pernah menjadi Asistensi Teknis untuk Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur, itu, didrop namanya oleh pansel. "Sayang sekali, ini patut disesalkan," ujar Eva. Menurut dia, semestinya muncul pimpinan KPK dari kalangan perempuan.
Dukungan terhadap Bambang, secara tersirat juga disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Secara pribadi, dia menilai, dari delapan nama yang masuk, ada dua nama yang patut untuk lolos sebagai pimpinan KPK. "Dua nama ini nampaknya sudah nyetrum betul," ujarnya tanpa menyebut nama. Saat disebut nama Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua, Priyo hanya tersenyum simpul.
JAKARTA - Langkah praktisi hukum Bambang Widjojanto untuk melangkah menjadi salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan
BERITA TERKAIT
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN