Tiga Periode

Supaya DPD tidak menjadi lembaga formalitas. Kan terlalu banyak pekerjaan DPR. Bisa dibagi-bagi ke DPD –20 persennya pun jadi.

Itu juga bisa diatur. Mumpung pimpinan DPR/DPD dan MPR adalah orang-orang yang tidak sulit diatur.

Masalahnya tinggal ini: siapa yang berani pertama mengusulkan. Rasanya DPR tidak berani. DPD? Mungkin berani –kalau dilihat dari watak ketuanya: La Nyalla Mattalitti.

Ketua MPR? Mungkin juga berani: Bambang Soesatyo itu. Ia seorang pembalap mobil. Setidaknya kolektor mobil dan motor mewah. Waktu jadi wartawan ia juga pemberani.

Pemerintah? Rasanya tidak berani –secara resmi. Tapi saya lihat sendiri: beberapa tokoh di pemerintahan tidak akan menolak kalau ditugaskan untuk itu. Apalagi kalau ada jaminan portofolio kementeriannya tetap di tangannya.

Asosiasi gubernur? Mungkin sangat berani. Apalagi kalau ketuanya masih Gubernur Kaltim Isran Noor. Ia tokoh yang apa saja tidak takut. Ngomong salah pun berani.

Asosiasi bupati dan wali kota? Kemungkinan besar juga berani. Setidaknya sehari setelah asosiasi gubernur mengajukan usul itu.

Terlalu banyak gubernur dan bupati/wali kota yang diam-diam sewot sekarang ini: masa jabatan mereka dipaksa habis tahun depan.