Tiga Provinsi Belum Serahkan Raperda APBD
Sabtu, 22 Januari 2011 – 01:41 WIB
JAKARTA -- Hingga kemarin (21/1), masih ada tiga provinsi yang belum menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2011 ke Kemendagri. Ketiga provinsi itu adalah Bengkulu, Papua Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Untuk provinsi lainnya, sudah menyerahkan raperda APBD ke kemendagri untuk dievaluasi.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung menjelaskan, menyikapi hal tersebut, Mendagri Gamawan Fauzi sudah menyurati gubernur di tiga provinsi itu dan DPRD-nya, agar segera menyelesaikan raperda APBD. "Untuk Bengkulu sudah bergerak. Untuk Papua dan Aceh, kita tunggu. Kita harapkan dalam beberapa hari ini, minggu ini, sudah dapat diselesaikan sehingga bisa kita evaluasi," ujar Yuswandi Tumenggung saat dialog dengan Pokja Wartawan Kemendagri, di Jakarta, Jumat (21/1).
Yuswandi menyatakan, lantaran hanya tiga provinsi yang belum menyerahkan raperda APBD-nya di pertengahan Januari 2011 ini, maka ini sebuah kemajuan. "Ini cukup baik dibanding tahun-tahun sebelumnya," ujar Yuswandi.
Namun diakui, untuk tingkat kabupaten/kota masih banyak yang belum menyerahkan raperda APBD-nya ke tingkat provinsi untuk dievaluasi. Jika pembahasannya antara pemda dengan DPRD-nya deadlock, kata Yuswandi, maka kabupaten/kota tersebut menggunakan APBD tahun lalu. "Beberapa kabupaten/kota sudah melakukan itu, seperti Tuban," imbuh mantan Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri itu.
JAKARTA -- Hingga kemarin (21/1), masih ada tiga provinsi yang belum menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2011 ke Kemendagri. Ketiga
BERITA TERKAIT
- Tingkatkan Pelayanan Bandara, IAS Group Luncurkan GSE Teknologi Terbaru
- Winn Gas Luncurkan Produk Inovasi Terbaru, Ibu-Ibu Pasti Suka
- Lewat Cara ini SIG Dukung Inisiatif Kementerian BUMN Mewujudkan Asta Cita
- Baru Dirilis Awal Januari, Andal by Taspen Telah Diunduh Lebih Dari 1 Juta Peserta
- Menteri PPPA Ingin Tingkatkan Taraf Hidup Perempuan
- Bank Mandiri Promosikan Sektor IT ke Investor Hong Kong