Tiga Tim Kejakgung Terbang ke Tiongkok
Kumpulkan Bukti dalam Kasus Pungutan Biaya Kawat
Rabu, 26 November 2008 – 04:43 WIB

Tiga Tim Kejakgung Terbang ke Tiongkok
JAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Agung tak mau hanya menunggu bola dalam mengusut dugaan korupsi pungutan biaya kawat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tiongkok. Tim khusus akan diberangkatkan ke negara itu untuk mendukung penyidikan kasus pungutan yang telah terjadi sejak 2000. Mereka akan mengumpulkan alat bukti dalam kasus yang menyeret dua mantan Dubes RI di Tiongkok tersebut. Kasus pungutan kawat di KBRI Tiongkok telah lama disidik. Temuan kejaksaan membeberkan bahwa KBRI Tiongkok telah menarik biaya untuk setiap pemohon visa, paspor, serta surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Nilai biaya kawat (telepon dan e-mail) tersebut 55 yuan atau USD 7 (sekitar Rp 67 ribu, kurs kemarin) per pemohon.
”Saya sudah suruh tim untuk segera berangkat,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy di gedung Kejagung, Selasa (25/11). Keberangkatan tim sempat tertunda karena kesibukan anggota tim dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Baca Juga:
Informasi yang diperoleh, tiga tim disiapkan untuk berangkat ke Tiongkok pada Minggu (30/11) mendatang. Tiga tim itu terdiri atas dua tim jaksa dan satu tim BPKP. Setiap tim beranggota lima orang. ”Mereka juga ada keperluan,” kata Marwan tentang dilibatkannya BPKP.
Baca Juga:
JAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Agung tak mau hanya menunggu bola dalam mengusut dugaan korupsi pungutan biaya kawat di Kedutaan Besar Republik
BERITA TERKAIT
- BMKG Meminta Warga Waspada Banjir Rob di 17 Wilayah di Indonesia, Catat Daerahnya
- 5 Berita Terpopuler: Pengumuman Seleksi PPPK Muncul, Info BKN Bikin Degdegan, Ada soal Gaji Paruh Waktu
- Sido Muncul Gelontorkan Rp 260 Juta untuk Operasi 40 Pasien Anak Bibir Sumbing
- Sosok Aspri Wamen Bima Arya Jadi Sorotan, Ternyata…
- Kapan PPPK 2024 Tahap 1 Mulai Bekerja? Jangan Kaget ya
- Wisnu Bawa Tenaya: PHDI Sudah Terima SK AHU dari Kementerian Hukum