Tiket Capres Demokrat Masih Belum Aman

jpnn.com - JAKARTA -- Langkah Partai Demokrat untuk bisa mencalonkan sendiri calon presiden dan wakil presiden 2014 masih belum sepenuhnya aman. Jika partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu gagal meraih 15 persen suara, maka Demokrat akan kehilangan tiket mengusung capres.
Peneliti LSI Ardian Sopa menerangkan, berdasarkan survei LSI Oktober 2012 dan Maret 2013 elektabilitas PD masih di atas 10 persen. Namun, lanjut dia, ada survei Oktober 2013 elektabilitas Partai Demokrat telah merosot di bawah 10 persen.
"Yaitu 9,8 persen," katanya dalam paparan hasil survei bertajuk "Pemilu 2014 ; Mungkinkah Lahir Poros Tengah Jilid II", di Jakarta, Minggu (3/10).
Menurut Ardian, Survei LSI Oktober 2013 menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Golkar mencapai 20,4 persen, PDIP 18,7 persen.
Ardian menambahkan, jika tidak ada blunder politik yang menyebabkan turunnya dukungan kedua partai dan dengan elektabilitas yang mendekati 20 persen, Golkar dan PDIP tidak sulit memenuhi syarat pencapresan 2014.
"Dua partai ini tetap menjadi poros utama dan memimpin koalisi capres dalam Pemilu 2014," ujar Ardian.
Menurutnya, pertarungan merebut tiket capres justru makin menarik jika PD gagal mendapatkan mitra koalisi.
Ia menambahkan, kondisi ini dimungkinkan jika PD gagal meraih suara lebih 15 persen dan mengharuskan partai besutan BSY mengumpulkan banyak partai politik lain untuk memenuhi syarat minimal pencapresan.
JAKARTA -- Langkah Partai Demokrat untuk bisa mencalonkan sendiri calon presiden dan wakil presiden 2014 masih belum sepenuhnya aman. Jika partai
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran
- Konsumsi Sayuran Meningkat Berkat Peran Perempuan Pegiat Urban Farming
- Bea Cukai Sidoarjo Gelar Operasi Bersama Satpol PP, Sita 19 Ribu Batang Rokok Ilegal
- Penyidik Bareskrim Kaji Substansi Laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana
- Semangat Hari Kartini, Pertamina Dorong Perempuan untuk Berkarya & Salurkan Energi
- Lemkapi Minta Pertemuan Sespimmen dengan Jokowi Tak Dipolitisasi