TikTok Shop Muncul Lagi, DPR Waswas soal Serbuan Produk China
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Amin AK menganggap model bisnis TikTok Shop di Indonesia berbahaya bagi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setelah adanya dugaan pelanggaran predatory pricing.
"Model bisnis TikTok Shop telah melemahkan pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia, dalam hal ini UMKM produsen," kata Amin kepada awak media, Selasa (26/3).
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahkan menyebut ekspansi TikTok melalui TikTok Shop ke depannya, bisa menghadirkan produk yang dibutuhkan konsumen.
Produk itu bisa didatangkan TikTok dari negara asal aplikasi, yakni China. Kemudian berujung dengan tumbangnya pelaku UMKM di Tanah Air.
"Pemerintah wajib melindungi UMKM dari serbuan produk impor, khususnya dari China, yang dapat mengancam keberlangsungan UMKM lokal. Saya juga mendesak agar TikTok memenuhi komitmennya untuk tidak hanya memprioritaskan produk UMKM China, sehingga UMKM Indonesia tidak terpinggirkan," ujar Amin.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoks) PKS di Komisi VI itu mengaku sudah sering mengingatkan pemerintah mengenai berbahaya bisnis TikTok.
Terlebih lagi, sudah ada pandangan dari lembaga Ombudsman bahwa pelanggaran Tiktok Shop berpotensi pada praktik maladministrasi.
"Hal itu terlihat dari adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi, di mana TikTok Shop diduga tidak mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang interkoneksi antara platform media sosial dan e-commerce dalam satu aplikasi," kata Amin.
Anggota Komisi VI DPR Amin AK berbicara keras menyikapi model bisnis TikTok melalui TikTok Shop di Indonesia. Seperti apa katanya?
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Grab Berkolaborasi dengan TikTok Hadirkan Program Seru di Jakarta
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia