Tim Atut-Rano Dituding Bagi-bagi Mie Instan
Kamis, 10 November 2011 – 19:32 WIB
Berdasarkan pengakuannya, Syahrodin bersedia mencopot atribut kampanye karena disuruh oleh seorang PNS provinsi bernama Haeruddin, bila mencabut satu banner dihargai Rp 5 ribu. Jika, mencabut satu baliho dihargai Rp 25 ribu.
Sementara itu, pihak Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno yang diwakili penasehat hukumnya antara lain Arteria Dahlan, Andi Asrun, Dorel Amir, dan Merlina membantah dalil-dalil pemohon yakni pihak dari pasangan nomor urut dua Wahidin Halim-Irna Narulita.
Ratu Atut yang menjadi pihak terkait dalam gugatan Wahidin kepada keputusan KPUD Banten itu menilai dalil-dalil pemohon tidak memiliki fakta-fakta hukum. Dalil pemohon yang menginginkan pemilukada Banten bersih dari KKN, mereka nilai merupakan kebohongan. Pasalnya, justru pemohon yang melakukan KKN. Begitupun dengan dalil, adanya duplikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta software yang dapat menambah jumlah suara, tidak memiliki fakta.
"Soal software. Pihak terkait tidak diuntungkan karena yang dijadikan acuan adalah penghitungan manual, yang menggunakan IT adalah PPK Kota Tangerang, yang selama ini basis pemohon, bahwa pemohon menang mutlak di Tangerang," kata Arteria Dahlan. Dikatakan, pemohon dengan sengaja menciptakan kesan ada upaya masif dan sistematis secara terstuktur, agar memojokkan pihak pemohon.
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa hasil pemilukada Provinsi Banten, Kamis (10/11). Suasana sidang cukup ramai
BERITA TERKAIT
- Pramono dan Rano Karno Bertemu SBY di Cikeas, Ini yang Dibahas
- Kabinet Zaken Pemerintahan Prabowo, Ujang: di Partai Banyak Ahli
- Survei TBRC: Elektabilitas Faiz -Suyono Ungguli Fallas -Ahmad di Pilkada Batang
- Pilkada Kian Dekat, BPJS Watch Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Pekerja Badan Ad Hoc
- Ziarah Megawati ke Makam Imam Bukhari dan Legacy Bung Karno di Dunia Islam
- Disindir Pramono, Ridwan Kamil: Kalau Enggak Boleh Mimpi, ya Jangan Hidup