Tim Covid-19 PKS: Indonesia Masuk Kondisi Sangat Kritis, 5 Bulan ke Depan Makin Berat

Selama ini, kata dia, evaluasi pemerintah atas kebijakan PSBB dan PPKM cenderung menyudutkan publik atas kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya, sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang. Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat," kata anggota Tim COVID-19 Fraksi PKS itu.

Menurut Sukamta, semestinya pemerintah menjelaskan secara terperinci alasan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin.

Misalnya pemerintah secara transparan menyampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.

Pemerintah, kata dia, tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini mengalami lonjakan kasus COVID-19 sebagai pembanding untuk mendapat pengertian dari masyarakat.

"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini pernyataan Menkes pemerintah salah sasaran soal testing COVID-19. Juga pernyataan Presiden (Joko Widodo, red), yang mengakui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir satu tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi," beber dia.

Sukamta lantas memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat COVID-19 di negaranya yang menyentuh angka 100 ribu.

Tindakan itu, menurut Sukamta, patut dipuji dari seorang pemimpin.