Tim Gabungan Bidik Wali Kota Baubau

JAKARTA - Wali Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Amirul Tamim menjadi kepala daerah yang disebutkan akan menjadi prioritas utama yang akan diproses tim gabungan. Amirul  diindikasikan telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Blok Sorawolio Kota Baubau seluas 1.796 Hektar.

"Itu sudah ditangani Pak Darori (Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan). Kasusnya sekarang Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Memang masuk dalam list," kata Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kehutanan (Kemenhut), Krisna Rya saat audiensi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(Walhi) se Sulawesi dan Sumatera di Gedung Manggala Wanabhakti, Selasa (6/12).

Pertemuan ini dipimpin oleh Sekjen Kemenhut, Hadi Daryanto. Turut pula Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan pada Ditjen PHKA, Raffles Panjaitan dan Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Hartono.

Pernyataan Krisna ini terkait dengan tindak lanjut laporan yang dilakukan Walhi Sultra ke Kemenhut. Amirul dilaporkan ke Kemenhut karena PT BIS sudah melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa adanya izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.