Tim Jokowi-JK Selidiki Kejanggalan Tambahan Pemilih
jpnn.com - JAKARTA - Hasil penelusuran atas kejanggalan atau keanehan formulir C1 pemilihan presiden 2014 yang berasal dari sejumlah tempat pemungutan suara di Jawa Barat, ditemukan setidaknya ada puluhan data C1 yang bermasalah di situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Nah, yang paling mengemuka adalah beberapa TPS di Rancaekek Wetan, Rancaekek, Bandung, Jawa Barat.
Menurut Koordinator Saksi Tim Pemenangan Jokowi-JK, Djarot Saiful Hidayat berdasarkan formulir rekapitulasi di kecamatan (DA1), ada 2.114 pemilih khusus tambahan di desa/kelurahan tersebut.
Terkesan wajar karena memang di wilayah itu adalah lokasi tinggal banyak pendatang di wilayah Kabupaten Bandung.
Setelah dikroscek ke rekapitulasi per-TPS, memang pemilih tambahan itu menyebar di beberapa TPS di desa dengan jumlah bervariasi. Namun di beberapa TPS 19 dimana ada 208 pemilih tambahan dan TPS 27 dengan 203 pemilih.
Alasannya, kata Djarot, waktu resmi yang disediakan untuk pemilih tambahan adalah hanya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup pada pukul 13.00 WIB.
Menurutnya, dalam waktu satu jam, kecil kemungkinan petugas PPS mampu melayani hingga lebih dari 200-an warga yang memilih.
Apabila diasumsikan waktu untuk melayani seorang pemilih adalah rata-rata 3 menit, maka satu bilik suara hanya bisa melayani sekitar 20 pemilih.
Apabila ada maksimal 5 bilik suara per TPS, maka maksimal yang bisa dilayani adalah hanya 100 orang.
JAKARTA - Hasil penelusuran atas kejanggalan atau keanehan formulir C1 pemilihan presiden 2014 yang berasal dari sejumlah tempat pemungutan suara
- Kemenperin Resmikan Ekosistem Solusi Teknologi SFI untuk Akselerasi Industri 4.0
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini
- Solutif! Bank Mandiri Bersama RSAB Harapan Kita Perkuat Digitalisasi Sektor Kesehatan
- Hakim Sebut Tuntutan ke Harvey Moeis Terlalu Berat, Kejagung Merespons Begini
- Dukung Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Lokot: Jangan Bebani Rakyat