Tim Jokowi Klaim PP PPPK Tak Berhubungan dengan Pilpres

jpnn.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) membantah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
PP tersebut, menurut Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni, adalah jawaban atas permintaan tenaga honorer dan prosesnya terjadi antara eksekutif dengan legislatif.
"Segala sesuatu hal yg baik, harus didukung mestinya. Dulu ada dana kelurahan, saya kira lihat saja orientasinya apakah betul-betul menguntungkan rakyat atau enggak," kata Antoni di Rumah Pemenangan Jokowi - Ma'ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (3/12).
Sebagai presiden, lanjut Antoni, Jokowi berhak melaksanakan amanah dan program pemerintahanan. Menurut Antoni, semua pihak harusnya mendukung mantan gubernur DKI itu dalam memimpin bangsa.
"Saya berharap, sekali lagi rakyat lah yang akan menilai apakah itu bermanfaat, apakah itu berguna, apakah itu menimbulkan kemaslahatan bagi rakyat kebanyakan," jelas Antoni. (tan/jpnn)
Tim Jokowi - Ma'ruf membantah tudingan bahwa PP PPPK diterbitkan demi merebut suara pada Pemilu 2019
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Cek Kesiapan Pencegahan Karhutla, Menhut Gelar Apel di Kalteng
- Menhut: 7 Juta Hektar Lahan Bisa Dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial
- Menhut: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan
- Bertemu Perwakilan FOReTIKA, Raja Juli Bicara Kerja Sama Sektor Kehutanan dengan Kampus
- Menhut-Kapolri Teken Perpanjangan MoU Penanganan Karhutla
- Kemenhut Efisiensi Anggaran, Menteri Raja Juli Bicara Belanja Memperkuat Produktivitas Hutan