Tim Kemendagri ke Papua Barat Daya Asistensi Penyusunan Perubahan APBD

jpnn.com - SORONG - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan perubahan APBD provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.

Monev dan asistensi itu sekaligus dirangkaikan dengan rakor Fasilitasi Penyusunan Perubahan APBD Papua Barat Daya TA 2023 yang digelar di Hotel Vega Prime, Sorong, Papua Barat, beberapa hari lalu.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungan Tim Kemendagri ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya.

"Realisasi pendapatan APBD se-Papua Barat Daya tahun anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 terealisasi sebesar 35,39% atau di bawah rata-rata nasional sebesar 47,95% dan menempati peringkat keempat terendah secara nasional," katanya.

Sementara itu, realisasi belanja APBD se-Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 terealisasi dengan persentase rata-rata sebesar 29,51% atau di bawah rata-rata nasional sebesar 39,88% dan menempati posisi kedua terendah secara nasional.

Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya di antaranya, pendapatan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 sebesar 39,55%. Sementara itu, realisasi belanja APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 sebesar 34,39%.

“Realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Papua Barat Daya masih dapat dimaksimalkan sebagaimana yang sudah dianggarkan,” kata Fatoni.

Dia mengingatkan bahwa realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah uang akan beredar di masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.