Tim Kemendagri Koordinasi dengan Aparat Keamanan dan Penyelenggara Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim pemantau penyelenggaraan pilkada ke 269 daerah yang menggelar hajatan pesta demokrasi tingkat lokal, 9 Desember 2015. Tim pemantau dikirim ke daerah Senin (7/12) dan berada di lapangan selama lima hari, hingga H+2.

“Besok (Senin, 7/12) keseluruhan tim pemantau diberangkatkan,” ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Mayjen Soedarmo kepada wartawan, Minggu (6/12).

Sesuai dengan arahan Mendagri Tjahjo Kumolo, terang Soedarmo, tim yang dikirim Kemendagri ini nantinya harus tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat, penyelenggara pilkada seperti KPU provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu dan Panwaslu.

“Selain itu, tim harus melakukan deteksi dini dan monitor perkembangan situasi berdasar potensi kerawaan yang kemarin sudah diarahkan oleh masing-masing komponen seperti Polpum, Otda, dan Keuangan Daerah,” terang mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

Diketahui, Ditjen Polpum Kemendagri jauh hari sudah melakukan pemantauan terhadap potensi-potensi konflik pilkada serentak di 260 daerah.

Mayjen Soedarmo menjelaskan, pemetaan potensi konflik berdasarkan pada 13 indikator. Antara lain netralitas PNS, politik uang, geografis, kesiapan anggaran, primordialisme, jumlah calon kada-wakada yang maju hanya dua pasangan, distribusi logistik, dan beberapa indikator lainnya.

Semakin banyak daerah memiliki jenis indikator itu, maka potensi konfliknya semakin tinggi. Misalnya, satu daerah hanya punya dua pasangan calon yang punya latar belakang primordial berbeda.

“Potensi konfliknya tinggi jika hanya dua pasang calon, ditambah perbedaan primordialisme, karena massa pendukung cenderung mengerucut pada dua kelompok yang potensial berhadap-hadapan,” terang Soedarmo. (sam/jpnn)