Tim Kemendagri Memonitor Langsung Realisasi APBD di Kutai Kartanegara

jpnn.com - TENGGARONG - Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev), asistensi realisasi APBD, penanganan inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan itu dirangkaikan dengan acara Ngapeh Hambat yang bertajuk Strategi Percepatan Pembangunan Melalui Optimalisasi Perencanaan dan Penyerapan APBD, di kantor Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.

Ngapeh Hambat atau Bincang Pagi merupakan agenda rutin Pemkab Kutai Kartanegara.

Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kunjungan tersebut juga untuk membahas strategi percepatan pembangunan dan penyerapan APBD 2023.

Fatoni memberi sejumlah catatan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga akhir April 2023, capaian realisasi belanja APBD 2023 masih tergolong rendah.

"Capaian realisasi APBD 2023 Kutai Kartanegara pada akhir April 2023 baru mencapai 12,30%. Kukar menempati peringkat ke 306 secara nasional dan peringkat enam terbawah di Kalimantan Timur," kata Fatoni.

Menurutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar. APBD Kukar sebesar Rp 7,7 triliun. Angka tersebut merupakan nilai APBD Kabupaten terbesar kedua secara nasional.

“Pemda perlu mengalokasikan anggaran pada urusan prioritas yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,” ujar Fatoni.