Tim Mawar

Sebuah dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat menyebutkan bahwa Prabowo terlibat dalam operasi itu, dan harus bertanggung jawab terhadap akibat operasi itu. Prabowo dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan dicekal masuk ke Amerika.

Cegah tangkal itu sudah berjalan 20 tahun, dan baru dicabut tahun lalu ketika Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat sebagai menteri pertahanan Republik Indonesia. Rupanya Amerika sudah memaafkan Prabowo atau sudah melupakan sama sekali rekam jejak Tim Mawar.

Polemik mengenai Tim Mawar sekarang muncul lagi. Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid memprotes pengangkatan anggota Tim Mawar, Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya.

Usman menyesalkan pemerintah dan DPR yang dianggapnya tidak cermat dalam melihat rekam jejak para pemimpin militer, sebelum menempatkan mereka pada posisi-posisi stretegis.

Usman menilai selama ini pemerintah dan DPR tidak pernah melaksanakan amanat undang-undang dan tidak serius mendukung Komnas HAM menginvestigasi kasus-kasus pelanggaran HAM.

Pada 2009 DPR mengeluarkan rekomendasi agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat diadili melalui pengadilan ad hoc. Namun, keputusan itu hanya sekadar keputusan di atas kertas. DPR meminta pemerintah mencari kejelasan nasib dan keberadaan korban penculikan. DPR meminta pemerintah menuntut pelakunya diadili di pengadilan HAM ad hoc.

DPR juga meminta pemerintah memulihkan hak korban. DPR juga meminta pemerintah meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa.

Pengangkatan Mayjen Untung dalam posisi strategis ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Mawar dianggap sebagai masa lalu, dan menjadi bagian sejarah yang sudah dilupakan. Namun, bagi para aktivis demokrasi operasi Tim Mawar akan tetap menjadi bagian dari catatan gelap.