Tim Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR Kunjungi KPPBC Pantoloan
jpnn.com, PALU - Tim Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI melakukan kunspek ke KPPBC Tipe Pratama Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah, dalam rangka pengawasan atas kinerja penerimaan negara yang bersumber dari Bea dan Cukai.
Dengan demikian, apabila terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI.
Demikian dikatakan Ketua Tim Kunspek Komisi XI DPR Prakoso kepada pers seusai melakukan pemusnahan jutaan rokok dan minuman keras (Miras) beralkohol di KPPBC Pantoloan, Palu, Sulteng, belum lama ini.
Tim Komisi XI DPR lanjutnya, ingin mengetahui bagaimana kinerja pengawas yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sulawesi. Selain itu, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan negara dari sektor Bea dan Cukai khususnya Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, secara umum perkembangan atau kegiatan operasional Bea Cukai saat ini telah menunjukkan komitmen yang sangat bagus terkait dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun dalam melaksanakan tugas pokok fungsi jajaran Bea Cukai.
"Komitmen dari jajaran Bea Cukai untuk menegakkan peraturan dalam kebeacukaian khususnya di Pantoloan ini adalah dalam rangka untuk menertibkan pasar yang terdistorsi pasar kita di Sulteng, khususnya di Palu," ujar Prakoso.
Untuk mengembalikan fungsi atau mekanisme pasar yang sempurna dan rapih, sambungnya, maka dilakukan pemusnahan barang-barang ilegal secara simbolik.
Jumlah barang ilegal tersebut sangat besar, mencapai 4,6 juta batang rokok dan miras yang beralkohol.
Tim Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI melakukan kunspek ke KPPBC Tipe Pratama Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah, dalam rangka pengawasan atas
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum