Tim Pemenangan Jokowi-JK Minta Bawaslu Jemput Bola

jpnn.com - JAKARTA - Seiring semakin dekatnya pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) pada 9 Juli nanti, kubu calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak tinggal diam dengan berbagai dugaan pelanggaran aturan kampanye. Hal yang membuat kubu capres usungan PDIP, Hanura, NasDem dan PKB itu gerah adalah semakin maraknya kampanye berbau SARA, fitnah, hujatan, potensi politik uang terakhir surat dari Prabowo Subianto kepada para guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo mengatakan, Bawaslu mestinya proaktif karena sebentar lagi masa kampanye berakhir dan memasuki masa tenang. ”Jadi sebaiknya seluruh perangkat Bawaslu lebih proaktif. Kami berharap saat masa tenang nanti tidak ternodai,” kata Tjahjo usai menjadi pembicara pada acara peluncuran buku "22 Jurus Cerdas Jokowi untuk Indonesia" karya Michael F Umbas di Jakarta, Kamis (26/6) malam.

Tjahjo mengharapkan Bawaslu tidak menunggu pengaduan masuk. Bila perlu, kata Tjahjo, Bawaslu langsung melakukan pengecekan begitu mendapat informasi tanpa harus menunggu pengaduan resmi.

“Karena ini sudah mendekati hari pencoblosan. Kampanye dengan money politic, menghujat, dan SARA, harus kita hindari," ujar Tjahjo.

Sekjen PDI Perjuangan itu juga secara khusus menyinggung tim pemenangan Prabowo-Hatta yang mengirim surat ke para guru. Tjahjo menegaskan hal itu tak pantas dilakukan.

“Lebih baik berkampanye secara terbuka, misalnya di forum PGRI, nelayan atau sekalian pasang iklan di media. Karena guru itu (yang dikirimi surat red) statusnya pegawai negeri sipil," kata Tjahjo.

Sebelumnya beredar kabar para guru PNS di sejumlah daerah menerima surat dari Prabowo. Isi suratnya adalah ajakan untuk memilih capres yang berpasangan dengan Hatta Rajasa itu.

Kecemasan lain yang muncul adalah politik uang. Prabowo bahkan dalam beberapa kali kesempatan justru mengajak pemilih menerima jika ada pihak yang memberikan uang untuk memilih capres tertentu. Sebab, Prabowo beralasan uang itu merupakan hak rakyat.