Tim Penyelamat Hutan Mengadu ke DPD

JAKARTA -- Merasa tidak puas dengan tim yang diturunkan oleh Departemen Kehutanan (Dephut) untuk meninjau kawasan hutan yang berada di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, 10 orang perwakilan dari Tim Penyelamat Hutan Riau pada Senin (18/1) menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Riau. Kedatangan mereka  guna meminta kepada anggota DPD agar mendesak menteri kehutanan (menhut) segera menyelesaikan persoalan itu dengan berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan pihak perusahaan.

'' Sampai saat ini belum ada keputusan dari Menhut tentang status hutan yang berada di Semenanjung Kampar, apakah izin yang telah diberikan kepada PT RAPP dihentikan atau justru dilanjutkan. Padahal, tim yang dibentuk oleh  menhut telah melakukan peninjauan terhadap kawasan tersebut, namun hasilnya tidak jelas,'' demikian dikatakan salah satu anggota tim Ahmad Zazali, usai pertemuan dengan anggota DPD.

Dalam memeberikan izin  kepada perusahaan RAPP tersebut, ungkap Zazali, Dephut  tidak melihat dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, karena sebelum izin dikeluarkan tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dampak negatif yang terlihat saat ini adalah hilangnya mata pencarian masyarakat, karena lahan yang dipergunakan untuk bertani telah dikelola oleh perusahaan. Selain itu, dampak lingkungan juga dirsakan masyarakat.    

"Tim yang diturunkan oleh menhut beberapa waktu lalu ke lokasi hanya melihat faktor hutan serta perusahaan, sementara faktor masyarakatnya tidak disentuh sama sekali. Sehingga kita juga minta kepada Menhut agar menurunkan kembali tim yang betul-betul menilai secara menyeluruh,'' harapnya.