Tim Prabowo-Gibran Bakal Hadirkan 8 Ahli dan 6 Saksi di Sidang PHPU
jpnn.com - JAKARTA - Tim pembela Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, akan menghadirkan delapan ahli dan enam saksi dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/4) pagi WIB.
Ketua tim Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa timnya siap menyampaikan bantahan.
"Besok giliran kami yang akan menghadirkan ahli. Ada delapan ahli dan enam saksi yang akan membantah dan menolak seluruh bukti-bukti dan argumen yang diajukan pemohon satu (Anies-Muhaimin) dan dua (Ganjar-Mahfud MD),” kata Yusril seusai sidang perkara PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Rabu.
Dia optimistis persidangan sengketa pemilu ini akan berjalan baik dan bakal memenangkan pihak Prabowo-Gibran.
“Dari berbagai perkembangan yang terjadi sekarang, makin menguatkan keyakinan bahwa kami sebenarnya berada di posisi yang kuat, dari segi argumentasi hukum maupun dari segi bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan ini,” katanya.
Yusril juga berharap semua fakta dan kebenaran terungkap dalam persidangan dengan sejelas-jelasnya agar rakyat bisa menilai secara objektif.
“Ini adalah badan pengadilan dan pengadilan ini adalah satu tempat yang semua orang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan apa yang dia ucapkan, dia narasikan, dia tuduhkan. Silakan bicara apa saja, tetapi buktikan di sini,” tutur Yusril.
Diketahui, terdapat dua perkara PHPU Pilpres 2024.
Ketua tim Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pihaknya siap menyampaikan bantahan dalam sidang PHPU, besok.
- Agustiar-Edy Siap Menjalankan Program Asta Cita Prabowo Demi Menyinkronkan Pembangunan Kalteng
- Kadin Munaslub Sebut Prabowo Akan Hadir di Rapimnas, Begini Tanggapan Kubu Arsjad
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Begini Sikap Wakil DPR RI Ini soal Rencana PPN 12 Persen
- Anak Buah Prabowo Ini Sebut Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta