Tim Prabowo Politisasi Isu Uighur demi Menutupi Kelemahan?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura di DPR Inas N Zubir mengajak masyarakat Indonesia jeli melihat permasalahan yang dialami muslim Uighur.

Pasalnya, pemberitaan mengenai dugaan perlakuan diskriminatif dari pemerintah Tiongkok yang beredar luas belakangan, hanya bersumber dari media internasional dan sejumlah LSM barat. Sementara, sejumlah negara barat belakangan diketahui memiliki hubungan kurang harmonis dengan Negeri Tirai Bambu tersebut.

Inas kemudian merujuk pertemuan antara PP Muhammadiyah dengan Asosiasi Muslim Tiongkok pada September 2018 lalu. Pertemuan tersebut diberitakan oleh suaramuhammadiyah.id

"Kondisi ini sudah pernah dibantah oleh Wakil Presiden Asosiasi Muslim China Abdullah Amin Jin Rubin kepada rombongan PP Muhammadiyah yang bertandang ke negara tersebut pada September 2018 yang lalu. Rombongan dipimpin oleh Ketum Haedar Nasir," ujar Inas di Jakarta, Senin (24/12).

Pada pertemuan, kata Inas, Abdullah Amin menyatakan bahwa umat muslim di Tiongkok secara keseluruhan, termasuk Uighur, memiliki kebebasan yang sama dan mendapat perlakuan yang baik dari pemerintah.

"Buktinya di sana (Xinjiang), di mana tempat suku Uighur berada, terdapat 28.000 masjid dan 30.000 lebih imam salat. Bahkan di Xinjiang, pemerintah ikut serta mendukung berdirinya Islamic College. Jadi, kehidupan beragama umat muslim di sana bagus saja," tutur Inas, mengutip pernyataan Abdullah Amin seperti dilansir suaramuhammadiyah.id beberapa waktu lalu.

Ketua DPP Partai Hanura ini menduga, isu perlakuan diskriminatif terhadap muslim Uighur sengaja dimunculkan oleh pihak tertentu di tanah air, untuk mendiskreditkan pemerintah Joko Widodo.

"Patut diduga, pihak yang menebar kabar miring tentang ditekannya muslim Uighur di Tiongkok berkaitan dengan Pilpres 2019," ucapnya.