Tim Saber Pungli Sudah Lakukan 97 OTT Terkait Dana Desa
jpnn.com, SURABAYA - Polda dan Pemprov Jatim mulai menjalin kerja sama pengawalan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Penggunaannya diharapkan lebih terkontrol.
Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menyatakan, langkah itu menjadi tindak lanjut perjanjian antara Kapolri, menteri dalam negeri, serta menteri daerah tertinggal dan transmigrasi.
Di Jatim, ditindaklanjuti dengan mengimplementasikannya.
Menurut dia, setiap rupiah dalam DD dan ADD harus dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai seperti selama ini, oknum tertentu memotong dana yang berjumlah miliaran.
Baik yang berada di desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota. "Mereka sekalian ngajari ngambilin uangnya (korupsi, Red)," sesalnya.
Hal itulah yang mendominasi operasi tangkap tangan (OTT) tentang penyimpangan DD dan ADD. Mulai kepala desa hingga camat pernah diringkus.
Karena itu, fungsi polisi bhabinkamtibmas akan ditambah. Polisi menjadi pengawal dan pendamping kepala desa.
Oknum tertentu memotong dana desa yang berjumlah miliaran
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Mendes Yandri Optimistis Target Ketahanan Pangan Tercapai Berkat Dukungan Stakeholder
- Genjot Ketahanan Pangan, Mendes Yandri Susanto Segera Menyusun Modul Desa Tematik
- Tenaga Honorer Korupsi Dana Desa, Kerugian Negara Mencapai Rp 433 Juta
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Dipercaya Menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat