Tim Terpadu Lanjutkan Perburuan Koruptor di Luar Negeri
jpnn.com - JAKARTA – Otoritas Indonesia masih terus memburu para tersangka, terdakwa, terpidana kasus pidana maupun korupsi yang buron ke luar negeri. Namun, Ketua Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana dan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana 2015, Andhi Nirwanto merahasiakan pola perburuan tersebut.
“Semua yang masih sebagai buronan itu akan diupayakan oleh tim terpadu,” tegas Andhi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/10).
Dia tak membantah ada kendala untuk memulangkan para buronan di luar negeri. Wakil Jaksa Agung itu menyebut sedikitnya ada tiga kendala yang dihadapi.
Pertama, sistem hukum nasional dari negara yang bersangkutan khususnya menyangkut hukum acara pidana. Ia mencontohkan, di Indonesia boleh melakukan sidang in absentia (tanpa menghadirkan terdakwa di persidangan, red), namun di luar negeri ada negara yang tidak mengenal sistem itu.
Kemudian, ada istilah dual criminalite. Misalnya, kalau di Indonesia dinyatakan sebagai pidana, di luar negeri ada negara yang hanya menyatakan sebagai pelanggaran administrasi.
Masalah kedua, menurut dia, berkaita dengan kedaulatan negara tempat kaburnya buronan. Sedangkan ketiga, menyangkut pengembalian aset. Tentunya, akan ada perlawanan dari pihak yang asetnya akan kami tarik.
“Bisa juga ada gugatan pihak ketiga, misalnya melalui arbitrase internasional,” katanya.
Seperti diketahui sejumlah buronan masih dinyatakan kabur ke luar negeri dan belum berhasil ditangkap. Salah satu buronan kelas kakap yang sampai sekarang tak jelas perburuannya adalah Eddy Tansil.(boy/jpnn)
JAKARTA – Otoritas Indonesia masih terus memburu para tersangka, terdakwa, terpidana kasus pidana maupun korupsi yang buron ke luar negeri.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kepada Nusron Wahid, Sertifikat HGB-SHM di Kawasan Pagar Laut Kenapa Bisa Terbit?
- Bu Sun Menjamin Tidak Ada Honorer Siluman Mendaftar PPPK 2024 Tahap 2
- Bupati Lampung Timur Diperiksa Jaksa terkait Korupsi Proyek Gerbang Rumah Dinas
- 5 Honorer Lulus PPPK 2024 Tidak Berhak Mengisi DRH, Simak Penyebabnya
- Momen Kompak, Prabowo dan Menterinya Minta Maaf ke Publik, Ini Detailnya
- 5 Berita Terpopuler: Info Penting, Nasih Honorer Gagal Dipertegas Lagi, Ada Regulasi Pengangkatan PPPK PNS