Tim Transisi tak Boleh Masuk Kabinet

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam meminta masyarakat mengawasi kinerja Tim Trasisi yang dibentuk Presiden terpilih Joko Widodo. Menurut Saiful Umam, Tim transisi yang diketuai oleh Rini Soemarno, bisa jadi ruang transaksi untuk mengambil posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendatang.

"Tim transisi dan tim ahli tidak boleh jadi menteri, karena ada conflict of interest. Kalau tim transisi punya wewenang menyeleksi kabinet, maka akan terjadi konflik kepentingan. Jadi idealnya hanya membicarakan terkait program kerja presiden dan tidak untuk menyeleksi kabinet," ujar Saiful kepada wartawan, Selasa (12/8)

Alumni Universitas Phensylvania, AS, itu melihat potensi main mata untuk melakukan transaksi politik dalam tim transisi mungkin saja bisa terjadi. Dikatakan Saiful, beberapa orang yang masuk di tim transisi, adalah orang yang mempunyai nafsu kekuasaan yang besar.

"Rini dulu sudah pernah jadi menteri, sekarang kemungkinan besar dia juga masih pingin jadi menteri. Sedangkan Anis (Baswedan, red), yang pernah ikut konvensi Partai Demokrat sangat terlihat sekali keinginannya untuk menjadi menteri," tandasnya.

Ditambahkan, Tim transisi harus benar-benar menjaga sikap profesionalismenya. Sehingga, tim transisi ini hanya bekerja untuk merancang program dan tidak masuk dalam politik transaksional.

"Potensi itu ada, tim transisi ini betul-betul dipegang profesionalismenya, sehingga potensi adanya politik transasional itu perlu kita pantau," katanya.

Jika tim transisi ini mempunyai peran untuk mengusulkan hingga menyaring menteri, imbuh Saiful, makan akan terjadi konflik kepentingan didalam tubuh tim transisi. "Kalau sampai mengusulkan sampai menyaring posisi menteri, pasti akan ada konflik," tutupnya.

Seperti diketahui, Tim Transisi ini dipimpin oleh Rini M Soemarno. Di bawah kendalinya ada empat deputi antara lain, Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto, Andi Widjojanto, dan Akbar Faisal.