TIMIKA: Provinsi Papua Tengah Terganjal MRP dan Gubernur

TIMIKA – Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah (PPPT) berharap, provinsi baru itu bisa disahkan pada 13 Agustus 2010, sebagai kado HUT RI.  Harapan tersebut disampaikan Ketua Tim PPPT Andreas Anggaibak dalam rapat umum menjaring dukungan terhadap pemekaran tersebut yang digelar di Lapangan Timika Indah, Senin (21/6) kemarin. Hanya saja, aspirasi pembentukan provinsi baru ini belum mendapat persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Gubernur Papua.

Rapat terbuka yang berlangsung tertib dan aman tersebut dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dari suku Amungme, Kamoro, Dani, Mee, Batak dan lainnya. “Ini merupakan kado istimewa di hari yang bersejarah bagi kita semua. Dan rapat umum ini merupakan puncak dari usaha tim dalam memperjuangkan PPPT,” kata Andreas Anggaibak.

Sejumlah pejabat dan tokoh hadir dalam rapat terbuka tersebut. Antara lain; Wakil Ketua I DPRD Mimika Pieter Yan Magal, Palaksa Lanal Timika Mayor Laut Wens Kapo, Kadis Ops Kaptek Lek Mohyil Umam, Pasi Ops Brimob Ipda D Tugatorop, Kadistrik Mimika Baru James N Sumigar, Ketua Kadin Mimika Deky Tenouye, Direktur Lemasa Nerius Katagame, dan lainnya.  Semua yang hadir menyatakan mendukung percepatan terbentuknya Provinsi Papua Tengah dengan ibukota di Timika.

Seperti disampaikan sehari sebelumnya, Andreas Anggaibak dalam sambutannya mengatakan, rapat umum tersebut bertujuan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hasil kerja Tim PPPT, serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat tentang pemekaran Papua Tengah. Dikatakan, Tim PPPT merupakan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan segelintir orang. Menurutnya sudah hampir 10 tahun tim berjuang untuk menjawab kebutuhan rakyat terhadap PPPT. “Rakyat sangat membutuhkan pemekaran ini, karena banyaknya pengangguran, kesulitan transportasi, perumahan yang tidak layak, kesulitan penerangan listrik,” ujarnya.