TIMIKA: Provinsi Papua Tengah Terganjal MRP dan Gubernur

TIMIKA: Provinsi Papua Tengah Terganjal MRP dan Gubernur
TIMIKA: Provinsi Papua Tengah Terganjal MRP dan Gubernur
“Dengan dasar tersebut Tim PPPT bekerja sampai sekarang ini. Dan PPPT ini bukanlah kepentingan kelompok orang, tetapi kebutuhan masyarakat. Kami, tim PPPT, selama bekerja ini tidak digaji dan semua usaha yang dilakukan adalah banyak dari modal sendiri. Ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan demi kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.

Hironimus menjelaskan, tim sudah bekerja untuk mengumpulkan SK dukungan dari beberapa daerah, yang masuk dalam wilayah Papua Tengah. Hasilnya tim mendapatkan SK dari Kabupaten Supriori, Waropen, Kepulauan Yapen, Puncak, Puncak Jaya, dan Kabupaten Mimika. “Untuk Kabupaten Biak, DPRD nya sudah datang ke Jakarta dan mengatakan akan bergabung dengan Provinsi Papua Tengah. Secara prinsip semua daerah yang masuk dalam wilayah Papua Tengah mendukung terbentuknya PPPT. Selain itu dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) juga telah memberikan dukungan PPT dengan beribukota di Timika,” papar Hiro.

Hiro mengatakan rapat umum ini merupakan kegiatan puncak untuk mendorong dan mempercepat terbentuknya Provinsi Papua Tengah. Dari rapat ini menurutnya tim akan membuat laporan kepada pemerintah pusat. “Nantinya pemerintah pusat akan melakukan pemanggilan terhadap gubernur, yang merupakan kepanjangan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Direktur Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) Nerius Katagame kemarin menyatakan dukungan kepada Tim PPPT yang telah berjuang untuk mewujudkan dan mendorong terbentuknya Provinsi Papua Tengah. Dia mengingatkan bahwa perjuangan masih panjang, mengingat MRP dan Gubernur belum memberikan dukungan.

TIMIKA – Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah (PPPT) berharap, provinsi baru itu bisa disahkan pada 13 Agustus 2010, sebagai kado HUT RI. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News