Timnas AMIN Seret 8 Menteri Jokowi ke Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) Bambang Widjojanto (BW) menyeret sejumlah nama menteri di kabinet Presiden Jokowi yang membantu kampanye calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
BW menyebutkan nama para menteri itu saat membacakan petitum pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).
Menurut dia, Jokowi membiarkan beberapa anggota menteri di kabinetnya untuk terlibat dengan paslon nomor dua dan pejabat lainnya.
Menteri-menteri tersebut, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi/BPKM Bahlil Lahadahlia.
Airlangga disebut melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika, Lombok. Lalu, Luhut Binsar memberikan dukungan pada Prabowo di berbagai platform media sosial.
“Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendampingi gibran dalam kampanyenya di Papua pada Jumat, 26 Januari. Selain itu, Bahlil juga mendirikan gerakan sukarelawan untuk mendukung,” tuturnya.
Mantan Wakil Ketua KPK itu juga menyebutkan nama Menteri BUM Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.
Menteri Erick Thohir disebut tidak pernah cuti atau mengundurkan diri dari selaku menteri meski terbukti melakukan serangkaian kampanye.
Bambang Widjojanto menyeret sejumlah nama menteri di kabinet Presiden Joko Widodo yang membantu kampanye Prabowo-Gibran
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas