Timor Leste Caplok Wilayah Perbatasan Indonesia

jpnn.com - DENPASAR – Hubungan pemerintah Indonesia dengan Timor Leste tengah diuji. Di saat kedua pihak tengah membahas isu perbatasan, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dilaporkan secara ilegal menduduki wilayah steril di daerah Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfong Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasar kesepakatan awal, kedua negara tidak diperbolehkan menduduki wilayah steril tersebut sebelum dilakukan survei dan pengukuran.
Namun pada kenyataannya, beberapa gedung permanen, seperti kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog dan tempat penggilingan padi, telah dibangun warga yang memiliki electoral (KTP) Timor Leste.
Menurut Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI M. Setyo Sularso, kemarin (18/1), saat ini terdapat 53 kepala keluarga warga negara Timor Leste, telah menduduki daerah tersebut.
“Terdapat tanah sengketa seluas 4,5 kilometer dengan luas 1.065 hektare yang telah mereka duduki,” ujar Mayjen TNI M. Setyo Sularso seperti dilansir Bali Express (Grup JPNN), Selasa (19/1).
Tindakan tersebut menurutnya hampir mirip dengan upaya Malaysia dalam menduduki wilayah Indonesia.
“Jadi mereka ini (Timor Leste) meniru gaya Malaysia, saat merebut pulau Sipadan dan Ligitan. Diduduki dulu, dibangun kantor, lalu diajukan ke Mahkamah Internasional,” ungkap Mayjen Setyo Sularso. Berdasar informasi, pada tanggal 17 Oktober 2012 silam pihak TNI menemukan adanya pembangunan irigasi dan jalan di Dusun Naktuka, yang berada di kawasan steril tersebut.
Namun, pembangunan tersebut berhasil dihentikan oleh TNI yang menjaga wilayah perbatasan.
“Kami sudah berupaya untuk mengajak mereka (Pihak kemanan Timor Leste) untuk bersama-sama melakukan patroli, untuk mengecek patok batas wilayah di daerah steril itu. Namun, mereka terkesan cuek. Ke depannya kami akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah atas temuan ini,” imbuhnya.
DENPASAR – Hubungan pemerintah Indonesia dengan Timor Leste tengah diuji. Di saat kedua pihak tengah membahas isu perbatasan, Republik Demokratik
- Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI Dirapel, Bukan Hanya PNS & PPPK
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Mudik 2025, Tol Semarang ABC Siap Terapkan One Way Lokal Kalikangkung-Bawen
- Ambiguitas Komitmen Iklim Para Pendana Infrastruktur Gas di Indonesia
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol
- Tanggapi RUU KUHAP, Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik