Timsel KPU-Bawaslu Diminta Buka Ruang Diskusi Publik
jpnn.com - JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia meminta pemerintah menyediakan laman khusus yang menginput semua data awal, terkait pelaksanaan perekrutan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022.
Mulai dari data terkait tim seleksi hingga data bakal calon anggota KPU-Bawaslu nantinya.
Menurut Koordinator Kajian KIPP Indonesia Andrian Habibi, langkah tersebut sangat dibutuhkan sebagai wujud keterbukaan. Sekaligus menghindari human error akibat berkas terselip atau hilang di tengah jalan.
"Selain itu, data online membuka ruang diskusi dari masyarakat, terhadap latar belakang dan pandangan bakal calon anggota KPU-Bawaslu," ujar Adrian, Selasa (4/10).
Adrian mengemukakan pendapatnya, karena sejak tim seleksi terbentuk hingga masa pendaftaran calon anggota KPU-Bawaslu dibuka pada 25 September, hanya informasi pendaftaran dan form calon anggota yang bisa dicek secara online di laman Kemendagri. Dengan demikian diprediksi tahapan nantinya juga akan dilakukan secara manual.
"Benar, bahwa tahapan seleksi membutuhkan keseriusan, ketelitian dan penilaian. Namun penting penguatan teknologi dalam hal ini online untuk membuka kran keterbukaan dan keadilan. Tahapan seleksi online akan memudahkan bagi para pendaftar serta masyarakat dalam melihat profile bakal calon, data kelengkapan dan bisa memberi masukan masyarakat lebih awal," ujar Andrian.
KIPP kata Andrian, juga berharap timsel membuka ruang, agar masyarakat memberi masukan lebih awal pada laman resmi, terkait proses perekrutan.
Harapannya, setiap calon anggota bisa memberi konfirmasi dan klarifikasi atas tanggapan masyarakat.
JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia meminta pemerintah menyediakan laman khusus yang menginput semua data awal, terkait
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
- Penyerangan RS Indonesia di Gaza Tak Bisa Dibiarkan, Mardani Desak PBB Bersikap
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut