Timsel KPU Sultra Harus Belajar dari Pemecatan Komisioner

JAKARTA - Tim Seleksi (Timsel) Komisioner KPU Sultra dianggap hilang kepercayaan. Buktinya mereka terus saja disorot. Selain proses seleksi yang dianggap tidak kredibel, kinerja Ketua Timsel KPU Sultra Eka Paksi dkk juga diduga tidak sesuai dengan aturan KPU Nomor 2 tahun 2013. Imbasnya, terjadi protes dan bisa menghilangkan kepercayaan publik terhadap jajaran komisioner yang akan mengawal sejumlah perhelatan demokrasi lima tahun mendatang. 

   

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens mengungkapkan, dalam menjalankan aktivitas KPU sebagai lembaga yang netral. Namun, itu bukan sebuah garansi karena tetap mampu melakukan electoral crime atau kejahatan Pemilu. Sebab, KPU mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam proses penyelenggaraan. Katanya, kongkalikong dalam proses seleksi komisioner, itu bisa terjadi dengan tujuan agar bisa menggolkan atau mendapat back up perolehan suara dalam pesta demokrasi.

   

Dikatakannya, resistensi yang berdatangan dari beberapa calon anggota KPU, setelah dinyatakan gugur oleh Timsel ketika pengumuman itu, menggambarkan terjadi keraguan atas apa yang telah dikerjakan. Perlu digaris bawahi, mereka yang terpilih sebagai Timsel telah diseleksi dari pusat berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Boni menilai, polemik yang muncul akibat kerja Timsel KPU tidak bisa memberikan kepuasan pada semua calon anggota KPU Sultra dengan menunjukkan integritasnya.

"Kalau Timselnya saja meragukan, bagaimana dengan komisionernya nanti. Pertanyaanya, apakah KPU pusat dalam menetapkan Timsel mengetahui jejak orang-orang tersebut. Misalnya, hubungan emosional dengan petinggi partai yang ada di daerah. Apalagi kalau ada hubungan keluarga, atau keterkaitan dengan pemerintahan dalam bekerja. Tentu, Timsel itu tidak akan maksimal bekerja pada fungsi dan tugasnya," kata Boni, Rabu (13/3).