Timses Jokowi Bantah Diuntungkan Keputusan KPU
jpnn.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin menepis tudingan bahwa mereka diuntungkan dengan berbagai kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan, segala yang diputuskan oleh KPU sudah melibatkan TKN Jokowi-Ma'ruf, maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Misalnya mereka mengatakan bahwa kubu kami lebih diuntungkan oleh pihak KPU, saya kira pandangan itu salah. Karena keputusan di KPU itu sudah melibatkan mereka," kata Ace kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1).
Ace mengingatkan seharunya mereka menghormati keputusan KPU. Menurut dia, kalau BPN tidak menghormati keputusan KPU, artinya di antara mereka sendiri tak memiliki sinergitas, koordinasi dan kesatuan langkah di dalam penetapan mekanisme debat atau kampanye.
Legislator Partai Golkar itu memastikan TKN tidak pernah mengatakan bahwa KPU berpihak kepada BPN Prabowo-Sandi. "Kami justru menyatakan KPU tepat dan benar di dalam mengambil keputusan di mana keputusan itu diputuskan secara bersama-sama dan kami menghormati keputusan itu," paparnya.
Justru, kata dia, kubu Prabowo - Sandiaga yang diduga sering menuding bahwa KPU tidak berpihak kepada mereka dan menguntungkan TKN Jokowi-Ma’ruf. Misalnya, dia mencontohkan, soal kisi-kisi pertanyaan debat itu sebetulnya merupakan yang disepakati bersama.
“Saya menyatakan kalau perlu buka notulen rapatnya bahwa soal usulan itu munculnya bukan dari kami. Itu adalah kesepakatan bersama, dan oleh karena itu seharusnya setiap pihak menghormati jangan sampai dituduh memiliki keberpihakan kepada kami," ujarnya.
Ace menduga bahwa ini adalah bagian dari skenario untuk menyatakan kalau mereka kalah maka akan menuding KPU berpihak kepada TKN Jokowi-Ma’ruf. “Dan itu ingin mendegradasi dari hasil Pemilu 2019. Ini berbahaya dalam demokrasi,” ungkapnya. (boy/jpnn)
Ace memastikan TKN tidak pernah mengatakan bahwa KPU berpihak kepada BPN Prabowo-Sandi.
Redaktur & Reporter : Boy
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel