Timses Prabowo Nilai Pemerintah Abai Terhadap Nasib Guru Honorer

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Nizar Zahro mengkritik keras pemerintah karena abai terhadap nasib guru honorer. Dalam catatannya, masih banyak guru honorer yang belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
"Ini sebetulnya soal keberpihakkan saja. Keberpihakkan pemerintah terhadap rakyatnya," kata Nizar ditemui di Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).
BACA JUGA: Honorer K2 Jangan Putus Asa, Ingat Kasus Guru Bantu DKI Jakarta
Nizar mengatakan, negara tidak perlu khawatir kekurangan uang untuk mengubah status guru honorer. Justru ekonomi Indonesia menguat ketika guru honorer menjadi PNS.
"Jika guru diangkat jadi PNS, sudah barang tentu uang yang digaji itu akan menyebar di bawah. Itu juga bisa mengangkat indeks pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.
Nizar menghitung, pemerintah hanya perlu menggelontorkan uang sekitar Rp 26 triliun untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS.
"Kalau mengangkat guru honorer itu, satu tahun butuh Rp 26 triliun. Sementara itu, setiap tahun pemerintah berhutang sampai Rp 100 triliun sampai Rp 200 triliun untuk melengkapi anggaran yang defisit," pungkas politikus Komisi X ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai, selama ini kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya menyentuh sedikit guru. Hanya sertifikasi yang berdampak luas.
Jubir BPN Prabowo-Sandiaga Nizar Zahro mengkritik keras pemerintah karena abai terhadap nasib guru honorer. Dalam catatannya, masih banyak guru honorer yang belum diangkat sebagai PNS.
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
- Surat Kemendagri & KepmenPAN-RB Jadi Senjata Honorer R2/R3 Diangkat PPPK Paruh Waktu, Faktanya?
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah