Timteng Bergejolak, SBY Ingatkan Dunia
Kirim Surat Resmi Minta PBB Bersikap
Kamis, 05 Januari 2012 – 17:43 WIB

Timteng Bergejolak, SBY Ingatkan Dunia
JAKARTA--Memanasnya situasi politik luar negeri dan militer di negara-negara Timur Tengah (Timteng) dan Afrika Utara, diwaspadai Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, jika tidak diantisipasi dan semua pihak tidak bisa menahan diri, maka ekonomi dunia bisa terancam.
Ancaman pemerintah Iran yang akan menutup Selat Hormuz imbas dari konflik dengan AS dan sekutunya, disebut SBY bukanlah ancaman biasa. Belum lagi ketegangan menyangkut program nuklir di negara pimpinan Ahmadinejad tersebut.
Baca Juga:
‘’Ini telah memunculkan banyak spekulasi. Bila tidak ada solusi tepat, bisa berdampak tidak baik bagi dunia,’’ ujar SBY saat membuka sidang kabinet di kantor Presiden, Kamis (5/1).
SBY berpendapat, PBB harus mencari solusi terbaik atas potensi konflik yang terjadi. Indonesia mendorong permasalahan diselesaikan secara damai dan tidak perlu dengan mengangkat senjata. Gejolak di negara penghasil minyak dampaknya diyakini bakal berimbas pada negara-negara berkembang yang tidak memiliki kemampuan produksi. Contoh kecil saja, kalau terjadi sesuatu di selat Hormuz, maka diyakini akan terjadi gejolak luar biasa pada harga minyak bumi dunia.
JAKARTA--Memanasnya situasi politik luar negeri dan militer di negara-negara Timur Tengah (Timteng) dan Afrika Utara, diwaspadai Indonesia. Presiden
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Bernilai Rp 20,1 Miliar di Cirebon
- Hasil Audit, Sebegini Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 Dibatalkan Kelulusannya
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan