Timur Dihadang Rekening Gendut dan HAM

JAKARTA- Berbagai isu penting dalam penegakan hukum bakal menghadang calon Kapolri, Komjen (Pol) Timur Pradopo dalam fit and proper test yang digelar Komisi III DPR RI nanti. Anggota Komisi III dari PPP, Ahmad Yani mengatakan akan mempertanyakan berbagai persoalan penegakan hukum yang belum tuntas diklarifikasi Jendral Bambang Hendarso Danuri (BHD) kepada mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Selain itu, Ahmad Yani juga mengatakan akan mempertanyakan persoalan rekening gendut perwira Polri dan penegakan Hak Asazi Manusia (HAM).  "Anggota Fraksi PPP di Komisi III sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan antara lain fenomena rekening gendut perwira Polri dan menginvestigasi catatan Timur Pradopo dari sisi penegakkan atau dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)," kata Ahmad Yani, di DPR, Senayan Jakarta, Selasa (5/10).

Untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri terhadap dugaan tindak pidana korupsi, lanjutnya, Komisi III akan menggunakan dua cara, pertama pendekatan formalitas dan kedua, non-formal. Pendekatan formalitas, Komisi III akan minta konfirmasi pada Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan yang berhubungan dengan issu HAM, DPR akan mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

"Hal yang tidak kalah penting adalah pendekatan non-formal di mana Fraksi PPP membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan catatan terkait tentang calon Kapolri selama bertugas di kepolisian," kata Ahmad Yani. (fas/jpnn)